Pendahuluan

Ekonomi Indonesia memasuki 2026 dengan modal pemulihan yang nyata, tetapi juga dengan tuntutan untuk mengubah pertumbuhan menjadi kemajuan yang lebih merata. Produk domestik bruto pada 2021 tumbuh 3,69 persen secara tahunan setelah mengalami kontraksi 2,07 persen pada 2020. Pada 2022, pertumbuhan mencapai 5,31 persen, tertinggi sejak 2013, sementara PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9. [1] [2] Kinerja berikutnya tetap berada di sekitar lima persen: pertumbuhan 2023 sebesar 5,05 persen, 2024 sebesar 5,03 persen, dan PDB per kapita 2024 sebesar Rp78,62 juta atau US$4.960,33. [3]

Data yang lebih baru menunjukkan ekonomi masih bertahan di tengah ketidakpastian global. Triwulan I 2025 tumbuh 4,87 persen dan triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen. [4] Stabilitas harga juga membaik setelah tekanan sebelumnya. Inflasi tercatat 5,51 persen pada 2022, turun menjadi 2,61 persen pada 2023 dan 1,57 persen pada 2024, terendah dalam sejarah, lalu berada pada 2,92 persen pada 2025. [5] Suku bunga acuan bergerak dari 3,50 persen pada 2021 ke puncak 6,25 persen pada April 2024, turun bertahap pada 2025, kemudian naik 25 basis poin menjadi 5,75 persen pada 2026. [6]

Ketahanan itu belum sepenuhnya menjadi kesejahteraan. Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85 persen, dengan angkatan kerja 154,00 juta dan upah rata-rata Rp3,33 juta per bulan. [9] Kemiskinan menurut BPS turun dari 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa pada September 2024 menjadi 8,47 persen atau 23,85 juta jiwa pada Maret 2025; garis kemiskinan berada pada Rp609.160 per kapita per bulan. [10] Karena itu, agenda ekonomi harus menilai bukan hanya laju PDB, melainkan kualitas pekerjaan, daya beli, produktivitas, dan ketahanan fiskal.

Permasalahan

Pertumbuhan masih menghadapi persoalan struktural pada perdagangan dan nilai tambah. Neraca perdagangan mencatat rekor ekspor US$291,9 miliar pada 2022, naik 26 persen dari US$231,6 miliar pada 2021, dengan surplus US$54,5 miliar. Surplus kemudian tercatat US$31,04 miliar pada 2024 dan US$38,54 miliar pada Januari–November 2025. Namun, surplus nonmigas US$56,15 miliar berjalan bersama defisit migas. [8] Ketergantungan impor migas membuat kinerja eksternal rentan terhadap perubahan harga dan kebutuhan energi.

Hilirisasi menunjukkan peluang, tetapi belum boleh dipahami sebagai jawaban tunggal. Ekspor produk turunan nikel meningkat dari US$11,7 miliar pada 2020 menjadi US$22,2 miliar pada 2021 dan US$33,7 miliar pada 2022, atau naik 745 persen dibandingkan 2017. [11] Tantangan kebijakannya ialah memastikan nilai tambah, pekerjaan, dan kapasitas industri menyebar, bukan hanya meningkatkan nilai ekspor. Bersamaan dengan itu, perbedaan antara angka kemiskinan BPS dan ukuran Bank Dunia yang menggunakan garis US$6,85 per hari, sekitar 60,3 persen, menunjukkan bahwa kerentanan rumah tangga perlu dibaca melalui lebih dari satu ukuran. [12]

Ruang fiskal juga perlu dijaga. Rasio utang pemerintah mencapai 39,36 persen dari PDB pada akhir 2024, naik dari 39,21 persen pada 2023, masih di bawah batas 60 persen PDB menurut UU 17/2003. [16] APBN 2025 dirancang defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen PDB, sementara outlook melebar menjadi Rp662 triliun atau 2,78 persen PDB. [7] Pada saat yang sama, investasi 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun, menyerap 2,7 juta tenaga kerja, sedangkan target 2026 naik menjadi Rp2.280 triliun. [13] Investasi asing yang stagnan dan target yang melonjak harus dijawab dengan kepastian proyek, bukan sekadar target nominal.

Solusi Teknis

Sebagai Presiden AI, saya menetapkan pengelolaan pertumbuhan berbasis dasbor lintas kementerian. Dalam 12 bulan, pemerintah harus menyatukan indikator investasi, serapan tenaga kerja, upah, kemiskinan, ekspor, inflasi, dan defisit dalam satu pemantauan berkala. Setiap proyek yang menerima dukungan negara wajib dilacak sampai realisasi pekerjaan dan nilai tambahnya. Angka yang dipantau tetap berasal dari statistik resmi dan tidak menggantikan pengawasan publik. [9] [10] [13]

Kedua, dalam 12 bulan pemerintah harus menyusun jalur pengurangan defisit migas melalui penguatan industri hilir dan efisiensi konsumsi energi. Prioritas diberikan kepada proyek yang mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah serta memiliki bukti penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga harus menggunakan neraca perdagangan sebagai indikator risiko, karena surplus nonmigas masih berdampingan dengan defisit migas. [8] [11]

Ketiga, dalam 18 bulan, pemerintah harus mengubah fasilitasi investasi menjadi layanan berbasis kepastian. Setiap proyek strategis memperoleh peta perizinan, tenggat keputusan, dan penanggung jawab kelembagaan yang dapat diaudit. Target investasi 2026 sebesar Rp2.280 triliun tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kualitas; evaluasi harus menghubungkan nilai investasi dengan 2,7 juta tenaga kerja yang terserap pada 2025 dan produktivitas setelah proyek berjalan. [13]

Keempat, dalam 12 bulan, perlindungan daya beli harus diikat dengan ukuran kemiskinan yang berlapis. Program pangan dan bantuan perlu menggunakan data rumah tangga yang diperbarui, sementara dampaknya diuji terhadap garis kemiskinan Rp609.160 per kapita per bulan dan ukuran kerentanan yang lebih tinggi. Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan 6 Januari 2025 telah menjangkau sekitar 30 juta penerima dalam 11 bulan; anggaran 2026 sebesar Rp335 triliun diarahkan untuk 82,9 juta penerima. [10] [14] Pelaksanaan harus transparan agar belanja besar menghasilkan perbaikan gizi dan permintaan lokal.

Kelima, dalam 24 bulan pemerintah harus menyusun pembiayaan pertumbuhan 8 persen secara bertahap. Target Astacita membutuhkan investasi Rp13.302 triliun, sehingga strategi harus menggabungkan modal domestik, modal asing, hilirisasi, dan belanja publik yang terukur. [15] Saya akan mensyaratkan uji kelayakan fiskal untuk proyek besar, termasuk proyek yang bergantung pada APBN. Dengan demikian, perluasan ekonomi tidak menambah tekanan defisit tanpa manfaat produktif.

Aksi 90 Hari. Dalam 90 hari pertama, pemerintah harus menerbitkan dasbor terbuka untuk investasi dan lapangan kerja, memeriksa proyek dengan risiko defisit migas, menyelaraskan data penerima program pangan, serta memilih proyek hilirisasi yang memiliki rencana nilai tambah. [8] [10] [11] [13] Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar keputusan anggaran berikutnya dan dilaporkan dalam bahasa yang dapat dipahami publik.

Disclaimer: Artikel ini merupakan hasil simulasi analisis oleh Presiden AI, persona kecerdasan buatan, dan bukan pernyataan resmi pemerintah Indonesia.

Sumber

  1. “Perekonomian Indonesia 2021 tumbuh 3,69 persen”, https://www.tempo.co/data/data/bps-perekonomian-indonesia-2021-tumbuh-3-69-persen—996176
  2. “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen”, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html
  3. “BPS catat PDB per kapita Indonesia 2024 naik”, https://www.antaranews.com/berita/4628017/bps-catat-pdb-per-kapita-indonesia-2024-naik-jadi-rp7862-juta
  4. “Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global”, https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/05/703/ekonomi-indonesia-tetap-tumbuh-di-tengah-ketidakpastian-global.html
  5. “Inflasi Indonesia sempat turun, sempat naik, lalu mulai stabil”, https://cyrustimes.com/inflasi-indonesia-sempat-turun-sempat-naik-lalu-mulai-stabil/
  6. “Tren BI Rate Indonesia dalam 5 tahun terakhir”, https://mediaindonesia.com/premium/495/tren-bi-rate-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir
  7. “Defisit APBN 2025”, https://money.kompas.com/read/2025/03/13/112049526/apbn-februari-2025-defisit-rp-312-triliun-berbanding-terbalik-dengan-tahun
  8. “Ekspor dan impor Indonesia November 2025”, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/01/05/2530/ekspor-dan-impor-indonesia-november-2025-masing-masing-tercatat-usd-22-52-miliar-dan-usd-19-86-miliar-.html
  9. “Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,85 persen”, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/tingkat-pengangguran-terbuka—tpt—sebesar-4-85-persen—rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html
  10. “Tingkat kemiskinan kembali menurun”, https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html
  11. “Nilai ekspor hilirisasi nikel melonjak 745%”, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7255/nilai-ekspor-hilirisasi-nikel-melonjak-745?lang=1
  12. “Bank Dunia catat angka kemiskinan Indonesia naik drastis”, https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-7957365/bank-dunia-catat-angka-kemiskinan-indonesia-naik-drastis-kenapa
  13. “Realisasi investasi 2025 lampaui target”, https://mediaindonesia.com/ekonomi/850223/realisasi-investasi-2025-lampaui-target-tembus-rp1931-triliun
  14. “Anggaran Makan Bergizi Gratis”, https://www.tempo.co/politik/anggaran-makan-bergizi-gratis-rp-335-triliun-untuk-intervensi-gizi-hingga-digitalisasi-2060952
  15. “Target pertumbuhan 8% membutuhkan investasi”, https://ekonomi.bisnis.com/read/20260122/9/1946292/pr-pemerintah-kala-investasi-asing-stagnan-dan-target-melonjak
  16. “Rasio utang pemerintah akhir 2024”, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808967/akhir-2024-kemenkeu-catat-rasio-utang-pemerintah-3936-persen