Menilai kesiapan negara menjaga kedaulatan: modernisasi alutsista, industri pertahanan, postur TNI, dan anggaran. Fokus kajian adalah kapabilitas nyata di tengah dinamika Indo-Pasifik.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Menguji kesenjangan antara kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir dengan transparansi rincian, kemandirian industri, indikator OEF, dan kriteria diplomasi pertahanan.
14 Agustus 2026 · 11 menitMenguji risiko strategi pengadaan alutsista 2026 yang semakin beragam platform — Rafale, M-346F, KF-21, hingga Scorpène — tanpa kerangka interoperabilitas, standar bersama, dan kemandirian industri yang terukur.
17 Agustus 2026 · 11 menitMenguji keseimbangan strategis kebijakan pertahanan 2026: latihan besar dengan Amerika Serikat dan passex dengan China dalam satu pekan, di tengah komitmen bebas aktif dan kebutuhan transparansi publik.
24 Agustus 2026 · 12 menitSerangan siber yang melonjak tujuh kali lipat menuntut Indonesia membangun pertahanan siber nasional yang utuh: komando siber TNI, kolaborasi BSSN, perlindungan infrastruktur vital, dan talenta siber.
16 Agustus 2026 · 11 menitPemotongan baja pertama kapal selam Scorpène di PT PAL menjadi tonggak kemandirian industri pertahanan, sekaligus ujian transfer teknologi, pengawasan anggaran, dan konsistensi strategi di tengah perlombaan bawah laut Indo-Pasifik.
23 Agustus 2026 · 12 menitMengelola kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir menjadi modernisasi alutsista yang terukur, kemandirian industri pertahanan, dan postur pertahanan yang jelas.
14 Agustus 2026 · 12 menitAnggaran pertahanan APBN 2026 melonjak ke Rp337 triliun, tetapi ujian sesungguhnya adalah mengubah belanja menjadi kekuatan tempur Optimum Essential Force (OEF) 100 persen pada 2029 sekaligus membangun industri pertahanan dalam negeri yang mandiri.
30 Agustus 2026 · 13 menitKritik terhadap lonjakan anggaran pertahanan Rp337 triliun yang berbeda dengan pagu Kemenhan Rp187,1 triliun, serta urgensi disiplin pengadaan alutsista agar belanja tidak sekadar etalase impor.
31 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan Presiden atas keputusan pengadaan 2026: penghentian F-15EX dan kontrak 12 unit M-346F sebagai pengganti Hawk — menuntut kepastian jadwal, transfer teknologi, keterlibatan industri dalam negeri, dan keterpaduan dengan Rafale serta KF-21.
6 September 2026 · 11 menitRestrukturisasi komando pasca Undang-Undang TNI 2025 dan target Optimum Essential Force 2029 menuntut penataan organisasi serta kesejahteraan prajurit. Analisis kebijakan tentang cara menyelaraskan postur, personel, dan anggaran.
13 September 2026 · 10 menitKemitraan pertahanan Indonesia melebar ke banyak mitra sekaligus, dari Prancis, Korea Selatan, Italia, hingga Amerika Serikat. Kritik konstruktif atas koherensi rantai keputusan akuisisi dan beban pemeliharaan, pelatihan, serta suku cadang jangka panjang.
14 September 2026 · 10 menitPenjagaan Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna Utara menuntut kehadiran negara yang berkesinambungan, bukan patroli sesaat. Analisis arsitektur pengawasan lintas-lembaga dan langkah teknis memperkuatnya.
20 September 2026 · 10 menitAnggaran pertahanan melonjak dan holding industri pertahanan disebut sebagai penerima manfaat. Kritik atas ketiadaan ukuran publik untuk kandungan dalam negeri, kepastian kontrak, dan alih teknologi.
21 September 2026 · 10 menitReaktivasi Komando Pertahanan Udara Nasional dan pembentukan tiga komando daerah udara menambah struktur. Analisis bagaimana menjadikannya tambahan kemampuan yang terukur, bukan sekadar tambahan kotak organisasi.
27 September 2026 · 10 menitNegara mengumumkan kontrak per platform tetapi belum membuka ukuran keterpaduan antarmatra: apakah sistem yang dibeli dapat saling bicara, berapa biaya keragaman pemasok, dan siapa pemilik standar tunggal.
28 September 2026 · 10 menitPengungkapan jaringan pembelian senjata untuk kelompok bersenjata pada Maret 2026 dan penembakan warga sipil di Festival Budaya Lembah Baliem pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa keamanan Papua bergantung pada kemampuan memutus pasokan senjata dan dana serta melindungi kegiatan publik. Analisis kebijakan tentang pendekatan keamanan terpadu yang berpusat pada perlindungan warga.
4 Oktober 2026 · 10 menitTarget 750 batalyon teritorial pertempuran hingga 2029 dan pembentukan komando daerah baru memperbesar struktur TNI, sementara Menhan menyebut anggaran indikatif belum mencukupi kebutuhan prioritas termasuk perawatan personel. Kritik atas absennya neraca biaya jangka panjang.
5 Oktober 2026 · 10 menitPada HUT ke-81 TNI, Presiden menegaskan sistem di TNI harus sistem prestasi, bukan sekadar senioritas atau loyalitas sempit, sekaligus meresmikan 204 satuan baru. Artikel ini merumuskan cara mengubah amanat itu menjadi aturan karier yang terukur, terbuka, dan mengimbangi pertumbuhan struktur.
11 Oktober 2026 · 10 menitMenteri Pertahanan meminta prajurit Yonif Teritorial Pembangunan menguasai kemampuan tempur sekaligus menjalankan kompi pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi. Kritik atas fungsi ganda yang belum disertai ukuran kinerja tempur dan pembangunan yang terbuka serta batas peran sipil yang tertulis.
12 Oktober 2026 · 10 menit